JAKARTA - Upaya mempercepat Kongres PWI mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak untuk memastikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kembali solid dan bersatu. Ketua Bidang Aset PWI Pusat, HMU Kurniadi, menegaskan pentingnya langkah ini.

"Pemerintah menginginkan PWI menjadi satu. Keputusan ini tidak hanya untuk menyelesaikan konflik internal, tetapi juga memastikan PWI tetap besar dan berpengaruh di seluruh Indonesia," ujarnya dalam rapat daring, Minggu, 1 Desember 2024.

Pemerintah, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Wamen Komdigi), Nezar Patria, telah meminta pembentukan kepanitiaan kongres dan tata tertib sebagai langkah awal percepatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan permasalahan di tubuh PWI segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2025, menjadikan penyatuan PWI semakin mendesak.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyatakan kesiapan mendukung kongres dipercepat. "Jika ini adalah keinginan pemerintah, Aceh siap menyukseskan acara ini," ungkapnya. Dukungan serupa juga datang dari Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, yang optimis bahwa langkah ini membawa kebaikan bagi organisasi.

Hendry Ch Bangun (HCB) tetap menjadi figur sentral dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini. Ia dianggap layak dan dipercaya memimpin PWI untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan organisasi. 

Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Haris Sadikin, menegaskan bahwa kongres tetap akan dipimpin oleh HCB sesuai hasil rapat pleno diperluas. "Konsolidasi tetap berjalan, dan persiapan harus dilakukan dengan solid," tambahnya.

Sebagai Ketua Umum PWI yang berbadan hukum sah, HCB memiliki otoritas penuh untuk mewakili organisasi. Hal ini membedakannya dari pihak lain yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki legitimasi serupa.

Permasalahan di tubuh PWI menjadi fokus utama dalam kongres dipercepat ini. Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menegaskan bahwa konflik internal harus diselesaikan sebelum HPN 2025. Ia juga memastikan anggaran HPN 2025 sudah disiapkan dengan matang oleh Komisi I di DPRD Kalsel.

HMU Kurniadi menjelaskan bahwa proses hukum terkait konflik internal tetap berjalan. Jika negosiasi gagal, opsi untuk meminta keputusan langsung dari Presiden Prabowo menjadi pertimbangan terakhir. "Kongres ini adalah langkah penting untuk memastikan PWI tetap menjadi organisasi yang solid dan profesional," tegasnya.

HPN 2025 yang akan digelar di Kalimantan Selatan menjadi momen penting bagi PWI. Keberhasilan kongres ini diharapkan membawa PWI kembali ke jalur yang tepat, sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Dengan dukungan berbagai pihak dan kepemimpinan HCB yang solid, PWI siap menghadapi tantangan ke depan sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia. (**)